BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah Reputasi Prancis sebagai tanah subur menjanjikan atau la terre d'accueil menarik orang-orang sekitar Prancis untuk datang bekerja walau sebagai buruh kasar. Selain itu, kurangnya tenaga kerja dan angka kelahiran yang rendah menyebabkan Prancis juga menerima tenaga kerja imigran tersebut walau tanpa peraturan hukum yang jelas sejak pertengahan abad ke-19. Pada mulanya, imigran yang datang dari negara tetangga seperti Spanyol, Italia, dan Belgia yang kelebihan tenaga kerja serta memiliki budaya, tradisi, cuaca, dan makanan yang serupa. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan para imigran untuk beradapatasi dan berkerja di Prancis. Namun, setelah meletusnya Perang Dunia II, Prancis juga mulai merekrut imigran dari daerah kolonial di Afrika Utara dan Indocina sebagai relawan tentara untuk turut serta membantu dalam perang. Para imigran dari daerah kolonial ini dijanjikan akan diberikan kemerdekaan bila turut membantu dalam perang. Setelah Perang Dunia II, Prancis kehilangan banyak tenaga kerja sedangkan ekonomi Prancis harus terus berjalan. Oleh karena itu, Prancis merekrut besar-besaran para imigran magribi terutama dari Aljazair. Hukum Prancis tidak lagi melarang untuk mengajak sanak keluarga turut serta tinggal di Prancis. Para pria imigran yang sudah bertahun-tahun bekerja di Prancis diperbolehkan mengajak istri, dan anaknya untuk tinggal di Prancis. Pada tahun 1974, pemerintahan Chirac mengizinkan para keluarga imigran tinggal di Prancis yang kemudian dinamakan le regroupment familial. Kemudian Prancis harus menghadapi masalah integrasi yang terjadi. Di sisi lain Prancis sedang mengalami revolusi seksual akibat dari gerakan Mei 1968 yang membangkitkan gerakan feminisme Prancis dan mengakibatkan tingkat perkawinan resmi menurun. Hal ini disebabkan oleh lahirnya para “anarkis” yang menganggap perkawinan tidak lain dari pembelengguan perempuan. Karena sebelumnya, perempuan dianggap sebagai objek